Events Calendar

Research Presentations
Our Jakarta office will host seminars, symposia, conferences, and research presentations for visiting U.S. researchers and Indonesian academics alike on the topic of “Contemporary Indonesian Studies,” broadly defined.

Month Week Day
April 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Category: IndonesiaIslam and State Diversity, Democracy and Gender Studies in Schools

Islam and State Diversity, Democracy and Gender Studies in Schools

Category: IndonesiaSEMINAR DAN DISKUSI “CLIMATE CHANGE: THREATS AND SOLUTIONS”

SEMINAR DAN DISKUSI “CLIMATE CHANGE: THREATS AND SOLUTIONS”

 

Upcoming Events:

  • National Educators Conference 2017 : EDUCATION TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND PARTICIPATION; EMPOWERING SCHOOL & COMMUNITY FOR STUDENT SUCCESS - May 5, 2017,

    BACKGROUND

    Faculty of Education of Sampoerna University (FoE SU) views that transparency and accountability is a critical issue in Indonesia education. Education leaders and decision makers, teachers, principals, scholars, parents, students, and public at large need to be aware of the importance of increasing transparency and accountability in education. Stakeholders including parents and communities also need to be aware of the significant role they can contribute when they participate in education. For this reason, FoE SU decided to focus on education transparency, accountability, and participation as the main topic for National Educators Conference 2017, with an emphasis on how to empower school and community so that collaboratively they can guarantee student success.

    ACTIVITIES

    • 200 participants are expected to attend the two-day seminar and workshop.
    • Research findings and best practices will also be presented in a poster session.
    • Half-day roundtable discussion session is expected to produce written recommendations for the government with respect to transparency, accountability and community participation in education sector.
    • Through the exhibition, donors/sponsors, and educational institutions will have the opportunity to introduce their organizations, best practices, and research findings related to the issues of transparency, accountability, and community participation in education.

     

    DATE AND VENUE

    Date/ Day: Friday, 5 May 2017 to Saturday, 6 May 2017

    Venue: Sampoerna University , L’Avenue North Building, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16, Pancoran, Jakarta Selatan – Indonesia 12780

    SPEAKER

    Around 45 speakers are expected to attend the conference and share their expertise to the forum. It is expected that keynote speakers with diverse backgrounds will make presentations in NEC:

    • A leader of Ministry of Education and Culture that will present current policies related to transparency and accountability
    • Representatives from international agencies, NGOs, or community-based organizations that are focused on building school community capacities to increase transparency and accountability in education sector
    • Public figures who represent parents or education stakeholders who are able to share their experiences in promoting school accountability.

    PARTICIPANTS

    The participants are professional educators, stakeholders, and policymakers including school managers, teachers, government officers, education communities, NGOs, scholars, and professionals who have a great commitment to education reform.

    SCHEDULE

    Time Activity
      Day 1 – Friday, 5 May 2017
    09.30-11.30 Roundtable
    14.20-15.30 Plenary 1: “What is Accountability in Education and Why That Matters?”
    16.00-17.30 Parallel and Workshop Session
      Day 2 – Saturday, 6 May 2017
    08.30-10.00 Panel Discussion 1 & Workshop 2
    10.00-10.30 Break, Poster Session, and Exhibition
    10.30-12.00 Parallel Session
    13.30-15.00 Parallel and Workshop Session
    15.30-17.00 Plenary: “Empowering Schools And Communities To Become Accountable”
    Map to Sampoerna University
  • SEMINAR DISEMINASI Luce – AIFIS FELLOWSHIP 2016-2017 Pusat Studi Satwa Primata, LPPM, Institut Pertanian Bogor - AIFIS, Ithaca, NY - May 12, 2017,

    PENDAHULUAN

    American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan, yang merupakan konsorsium dari universitas-universitas dan perguruan tinggi di Amerika yang mempunyai minat dalam pengembangan studi tentang Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan di Amerika Serikat dan memperoleh dukungan finansial dari Yayasan Henry Luce, Department of Education dan Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs di Amerika Serikat serta Putera Sampoerna Foundation di Indonesia. Tujuan utama organisasi AIFIS adalah mendorong kegiatan pertukaran pelajar atau sarjana antara Indonesia dan Amerika Serikat, mempromosikan upaya pendidikan dan penelitian bagi para sarjana Amerika Serikat mengenai Indonesia, dan mengakomodasi serta memberikan fasilitas kunjungan para sarjana Indonesia ke Amerika Serikat. Selain itu, AIFIS juga berusaha menciptakan lingkungan yang terbuka, ramah dan menarik bagi para peneliti di Indonesia dan Amerika Serikat dari berbagai latar belakang bidang ilmu, dan memaksimalkan interaksi antara para sarjana Amerika Serikat dan Indonesia dan antara para sarjana dan mahasiswa di kedua negara tersebut. Di Indonesia, kegiatan organisasi AIFIS dimulai sejak tanggal 9 Januari 2012. Untuk memudahkan koordinasi kegiatan-kegiatan di Indonesia, AIFIS membuka kantor untuk penelitian di Jakarta yang berada di kampus Sampoerna University, L’Avenue Building, Gedung 1,  Lt.5,  Jl. Raya Pasar Minggu-Pancoran, Jakarta Selatan.

    AIFIS memberikan bantuan dana senilai 5500 USD kepada peneliti Indonesia yang bersedia bekerjasama dengan peneliti Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan penelitian terkait dengan berbagai bidang ilmu seperti humaniora, sains, kelautan, pertanian, kehutanan dan masih banyak lagi. Bantuan dana tersebut dialokasikan untuk keperluan transportasi dan akomodasi peneliti selama melakukan kegiatan di Amerika Serikat. Program ini dilakukan dengan tujuan mendorong terjadinya kerjasama yang berkelanjutan antara peneliti-peneliti Indonesia dan Amerika Serikat untuk lebih menggali potensi ilmu pengetahuan di Indonesia.

    Pada 2016 lalu sebanyak dua orang peneliti Pusat Studi Satwa Primata (PSSP), LPPM Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil mendapatkan hibah (award) dari program AIFIS Luce Fellowships. Program ini ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian di Amerika Serikat. Hibah tersebut diberikan kepada Dr Uus Saepuloh, SSi, M.Biomed dan drh Huda Darusman, MSi, PhD pada kategori AIFIS Luce Research Grant for 2016. Dr. Uus Saepuloh, SSi, M.Biomed melakukan kegiatan penelitian di National Primate Research Center, University of Washington, Seattle, Amerika Serikat dengan judul “Characterization of genomes sequences of new SRV isolated from Indonesian wild Macaca fascicularis”. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan drh Huda Darusman, MSi, PhD berjudul “Implementation of behavioral guidelines to assess the quality of life of the senile non-human primate”, dilakukan di University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Michael E. Keeling Center for Comparative Medicine, Bastrop, Tx.

    Kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh kedua peneliti tersebut selama menjalani program AIFIS Fellowship menghasilkan luaran yang potensial dan diharapkan membawa manfaat bagi peneliti-peneliti bidang primata lainnya. Oleh karena itu, PSSP, LPPM-IPB bermaksud mengadakan seminar “Diseminasi Hasil AIFIS Luce Fellowship 2016-2017 Pusat Studi Satwa Primata, LPPM, IPB - AIFIS” dengan tujuan menyebarluaskan informasi penting yang diperoleh dari penelitian tersebut dan menjaring pendapat atau masukan dari komunitas ilmiah sehingga kegiatan penelitian yang sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya. Pada kegiatan seminar tersebut, Prof Randall C Kyes, PhD, seorang research Professor, Psychology, University of Washington berkenan hadir dan akan membagikan banyak informasi mengenai penelitian bidang ekologi dan perilaku satwa primata yang diperkirakan akan menambah bobot ilmiah pada kegiatan seminar ini.

     

    WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

    Seminar ini akan dilaksanakan pada

    Hari dan Tanggal   : Jumat, 12 Mei 2017

    Waktu                       : 08.00 – 12.00 WIB

    Tempat                     : Ruang Seminar Mawar, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor

     

    JADWAL KEGIATAN

    Waktu Acara
    08.30 - 09.00 Registrasi Peserta
    09.00 - 09.10 Sambutan pimpinan FKH IPB
    09.10 – 09.20 Sambutan Kepala PSSP
    09.20 - 09.30 Sambutan Koordinator AIFIS Jakarta
    09.30 – 10.00 Pembicara I : Prof Randall C Kyes, PhD
    10.00 - 10.30 Pembicara II : Dr Uus Saepuloh, SSi, M.Biomed
    10.30 - 11.50 Pembicara III : drh Huda S. Darusman, MSi, PhD
    11.00 - 11.20 Diskusi
    11.20 - selesai Penutupan dan makan siang

     

    PESERTA

    Seminar diseminasi ini diharapkan dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi, yaitu:

    • Pimpinan PSSP LPPM IPB (Kepala Pusat)
    • Pimpinan FKH IPB (Dekan atau Wakil Dekan)
    • Perhimpunan ahli dan pemerhati primata Indonesia (PERHAPI)
    • Staf AIFIS Jakarta
    • Peneliti di lingkungan PSSP IPB
    • Mahasiswa peminat primata (Himpunan Minat Profesi Satwa Liar) FKH-IPB
    • Mahasiswa program koasistensi FKH IPB
    • Asosiasi dokter hewan satwa liar, akuatik dan hewan eksotik
    Map to Ruang Seminar Mawar, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor
  • 2nd JGP International Conference (2ndJGP-IC 2017) 24th - 25th July 2017, Yogyakarta, Indonesia : “Shifting Dynamics of Social and Politics: the Implication for Policy Making and Community Empowerment” - July 24, 2017,

    The Journal of Government and Politics (JGP) is a peer-reviewed Journal, published by Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) every four month in a year. APSPA founded by the scientists and social activists from several universities in the Asia Pacific regions to respond to social, politics, law, environment, policy, economics, business and humanity issues. All of these issues framed in how public affairs was managed by policy makers and the people who led by each leaders in every country in the Asia Pacific.

    The Journal of Government and Politics serves as a bridge between politics on the one hand and public administration and policy studies scholarship on the other. Its multidisciplinary aim is to advance the political science, organizational, administrative, and policy sciences as they apply to government and governance. The journal is committed to unique and rigorous scholarship and serves for the best conceptual and theory-based research work in the field.

    JGP International Conference is a bi-annual meeting that facilitates scholars, researchers, post-Graduate students, and practitioners on Government and Politics to discuss and present their paper. It also serves to foster communication among researchers, scholars and practitioners working in a wide variety of scientific areas with a similar concern. The 2ndJGP-IC will be held in Yogyakarta, Indonesia on July 24-25, 2017. English is the official language of the conference.

    The conference will be held on July 24-25 at Graduate School Building, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.

    Keynote Panel:

    1. Klaus Hubacek, University of Maryland, USA
    2. P.B.Anand, University of Bradford, UK
    3. Ahmad Martadha Mohamed, UUM, Malaysia
    4. Non Naprathansuk, Maejo University, Thailand
    5. Titin Purwaningsih, UMY,  Indonesia
    6. Crhistopher A. Woodrich, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
    7. Frank Dhont, University of Brunei Darussalam, Brunei

    Moderator : Dr. Dyah Mutiarin

     

    Map to Graduate School Building,

Previous Events:

  • Assessing the Jokowi Administration at the Halfway Mark - April 7, 2017 at Columbia University, New York - April 7, 2017,

    Assessing the Jokowi Administration at the Halfway Mark

    Date/Time: April 7, 2017 - 12:00pm
    Location: Columbia University - International Affairs Building, 420 W. 118th St., New York, NY 10027 918
                    Link to location map for event: Assessing the Jokowi Administration at the Halfway Mark

    President Joko Widodo (Jokowi) came to office in October 2014 amid high hopes that he would enact reforms that would lay the foundation for a more balanced economy, a more accountable political system, and a more equitable society. Recently, however, Jokowi has cut a number of politically expedient deals that appear to indicate his reform agenda has been abandoned as he cultivates political allies ahead of his 2019 reelection bid. One of Indonesia’s most astute political observers, Endy Bayuni will assess the Jokowi administration at this halfway point and make some implications regarding its future.

    Speaker: Endy Bayuni Chief Editor, Jakarta Post
    Moderator: Ann Marie Murphy Senior Research Scholar; Associate Professor, School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University

    Event Contact Information:
    Katherine Forshay
    212 854 6916
    kdf2116@columbia.edu

     

  • PUBLIC LECTURE ON LAW AND PATENT: QUA VADIS UNDANG-UNDANG PATEN DI ERA PERDAGANGAN BEBAS - April 12, 2017,

     

    1. Pendahuluan

    Lahirnya rezim perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia tidak terlepas dari bergabungnya Indonesia dalam Word Trade Organization (WTO), akibatnya Indonesia dituntut untuk turut meratifikasi Perjanjian GATT  dan Perjanjian HKI dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIP’s), dampak terbesar bagi Indonesia yaitu penyesuaian peraturan-peraturan terkait HKI ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Indonesia dalam hal ini telah mengatur dan menyesuaikan 7 (tujuh) cabang HKI yang terdapat dalam TRIP’s yaitu Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Dengan adanya berbagai cabang HKI yang telah di lindungi tersebut diharapakn dapat memberikan proteksi bagi produk dan jasa Indonesia maupun negara lain yang diperdagangkan baik dalam negeri sendiri ataupun di luar negeri. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota berbagai organisasi maupun konvensi internasional dibidang perdagangan seperti WTO yang berimplikasi terhadap harus diratifikasinya Persetujuan GATT dengan UU No. 7 Tahun 1994 serta perjanjian TRIP’S, kemudian Komitmen terhadap APEC (Asia Pacific Economic Agreement), pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Area) dan juga berlakunya Masyarakat Ekocomi ASEAN (Economic Community) tentu membawa dampak bagi Indonesia dimana harus menerima kenyataan bahwa era perdagangan pada saat ini telah memasuki era yang sangat liberal. Era perdagangan yang liberal tentu akan membawa dampak bagi Indonesia. Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif.

    Dampak positif dari adanya perdagangan bebas adalah terbuka nya peluang yang lebih luas bagi Indonesia untuk memasarkan produk maupun jasa di pasar dunia karena tidak ada lagi batasan-batasan yang menghambat arus perdagangan lintas negara. Dampak positif bagi Indonesia untuk pasar dalam negeri yakni harga yang lebih kompetitif, kualitas produk yang lebih baik serta terdapat banyak pilihan terhadap suatu produk maupun jasa sejenis yang di pasarkan. Adapun dampak negatif yang dapat timbul adalah munculnya persaingan yang tidak sehat dan juga adanya ketimpangan dari berbagai aspek produk dan jasa yang diproduksi oleh negara berkembang dan negara maju. Persaingan tidak sehat dapat diartikan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam memasarkan produk maupun jasanya secara tidak jujur atau melawan hukum.  Persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari berbagai macak aspek, salah satu aspeknya yakni dalam bidang HKI. Sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi produk maupun jasa yang diperdagangkan, pengaturan HKI yang kurang memadai dapat memberikan celah bagi pelaku usaha yang beritikad tidak baik untuk melakukan kecurangan seperti melakukan peniruan, pembajakan, pemalsuan dan tindakan tidak sehat lainnya. Adanya persaingan usaha tidak sehat ini tentu dapat merugikan pemilik HKi yang bersangkutan maupun negara dimana produk dan jasa tersebut berasalh serta masyarakat pada umumnya selaku konsumen. Dengan demikian, perlindungan HKI yang baik tentu diperlukan agar dapat terciptanya pasar yang sehat dimana produsen-produsen dapar bersaing dengan baik dan maksimal.

    Salah satu cabang HKI yang dapat memberikan perlindungan terhadap suatu produk dalam bidang Teknologi adalah Paten. Paten merupakan cabang HKI yang lingkup perlindunganya diberikan terhadap suatu invensi yaitu ide dari seorang inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produ atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Di Indonesia, sebelum dikeluarkannya UU Paten yang baru, Paten dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Setelah 15 (lima belas) tahun berjalannya UU Paten tahun 2001, UU tersebut dianggap tidak dapat lagi melindungi produk atau proses dibidang teknologi karena pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Oleh sebab itu, pada tahun 2016 tepat pada tanggal 26 Agustus 2016 diundangkanlah UU Paten yang baru yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan diundangkannya UU Paten tahun 2016 tersebut maka Indonesia masuk dalam era perlindungan Paten yang baru. UU Paten yang baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik serta lebih sesuai dengan standar yang ada didalam TRIP’s. Salah satu urgensi saat ini yang diatur dalam UU Paten adalah adanya penyesuaian dengan sistem Otomatisasi Administrasi Kekayaan Intelektual terkait pendaftaran Paten dapat diajukan secara elektronik yaitu dilakukan dengan sistem IPAS (Industrial Property Automation System).

    Selain itu, terdapat pengaturan lebih lanjut terkait pendaftaran Paten berdasarkan permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten atau Patent Cooperation Treaty (PCT) dimana pada UU Paten lama tidak secara jelas diatur bagaimana sistem pendaftaran melalui PCT tersebut dapat dilakukan. Selain itu, mengatur pula terkait lisensi wajib atas permintaan negara berkembang (Developing Country) atau negara belum berkembang (least developed country) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi dan produk farmasi tersebut dapat diproduksi di Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan produk khususnya dalam bidang Teknologi, UU Paten diharapkan dapat melindungi produk yang dimiliki oleh Indonesia maupun produk negara lain yang masuk ke dalam teritorial Indonesia.

    Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah maka peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Hal tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun,  perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan  teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga belum memperkuat  kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi  dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis  pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian,  pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.

    Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan  ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing  nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan  teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional  yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru.

     

    1. Kegiatan
    2. Nama Kegiatan

    Kegiatan ini bernama Lecture on Law and Patent dengan tema “Qua Vadis Undang-Undang Paten di Era Perdagangan Bebas”.

    1. Bentuk Kegiatan

    Diskusi Panel dengan tema “Qua Vadis Undang-Undang Paten di Era Perdagangan Bebas”.

    1. Deskripsi Materi
    2. PEMATERI I: Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D. (Alumni University of Washington, USA; Guru Besar Hukum Dagang)
    Subtema : UU Paten di Era Perdagangan Bebas
    Poin-poin materi : 1.    Implementasi UU Paten untuk melindungi produk/proses dalam bidang tekhnologi di era perdagangan bebas.

    2.    Kekurangan dan kelebihan penerapan UU Paten di era perdagangan bebas.

    3.    Urgensi kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan Paten yang sudah diberi.

    4.    Sudut pandang pemateri dalam melihat UU Paten di era perdagangan bebas.

    1. PEMATERI II: Hifzil Alim, S.H., M.Hum. (Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi UGM).
    Subtema : Qua Vadis Undang-Undang Paten di Era Perdagangan Bebas
    Poin-poin materi : 1.    Implementasi UU Paten dalam membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.

    2.    Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Politik Hukum Nasional.

    3.    Kekurangan dan kelebihan penerapan UU Paten di era perdagangan bebas.

    4.    Sudut pandang pemateri dalam melihat UU Paten di era perdagangan bebas.

    1. Tujuan Kegiatan

    Tujuan Lecture on Law and Patent ini adalah sebagai berikut:

    1. Memperdalam pengetahuan civitas akademik Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tentang Implementasi UU Paten untuk melindungi produk/proses dalam bidang tekhnologi di era perdagangan bebas.
    2. Memberikan informasi yang akurat kepada civitas Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terkait UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
    3. Sasaran Peserta
    4. Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
    5. Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
    6. Pengurus Keluarga Mahasiswa Magister Hukum periode 2016-2017;
    7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

    Acara ini akan dilaksanakan pada :

    Hari / Tanggal : Rabu, 12 April 2017

    Waktu              : 13.00 WIB  - selesai

    Tempat            :  Gedung III Ruang 3.3.1 (Multimedia) Fakultas Hukum UGM

    Map to Gedung III Ruang 3.3.1 (Multimedia) Fakultas Hukum UGM
  • SEMINAR DAN DISKUSI “CLIMATE CHANGE: THREATS AND SOLUTIONS” - April 22, 2017,

     

    1. LANDASAN PEMIKIRAN

    Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang Undang Penanggulngan Bencana No. 24 Tahun 2007).

    Salah satu bencana yang sedang marak dibicarakan di kancah nasional maupun internasional adalah perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, gangguan di sektor pertanian dan ketahanan pangan jadi ancaman di depan mata.

    Hal pertama yang perlu dipahami adalah istilah yang biasa digunakan dalam konteks perubahan iklim, yaitu adaptasi untuk menangani dampak dan mitigasi untuk mengendalikan perubahan iklimnya. Pada dasarnya, adaptasi lebih difokuskan kepada bagaimana kita semua dapat melakukan aksi dan upaya yang dapat mengatasi dampak yang timbul ataupun dampak yang diperkirakan akan timbul akibat perubahan iklim.

    Sebagai langkah awal untuk pemahaman dan penyadaran tentang ancaman dan mitigasi perubahan iklim, maka kegiatan seminar dan diskusi menjadi penting dalam rangka menjaring masukan dari para ahli di bidang perubahan iklim dalam rangka implementasi Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI).

     

     

    1. TUJUAN

    Tujuan dari pelaksanaan seminar dan diskusi perubahan iklim adalah sebagai berikut:

    1. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran serta kepedulian masyarakat akan pentingnya pengetahuan upaya–upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
    2. Terbangunnya pemahaman dan pengertian tentang ancaman perubahan iklim, baik dalam skala nasional maupun internasional.
    3. Terbangunnya pemahaman dan pengertian tentang cara-cara adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
    4. Memperoleh masukan sebagai solusi dari para ahli di bidang perubahan iklim dalam mendukung implementasi RAN MAPI.

     

     

    1. KELUARAN

    Keluaran dari proses pelaksanaan seminar dan diskusi adalah:

    Memperoleh masukan dalam rangka mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI).

    1. TEMA KEGIATAN

    Climate Change: Threats and Solutions”

    1. KEGIATAN
    • Nama Kegiatan : Seminar dan Diskusi
    • Bentuk Kegiatan : Bentuk kegiatan ini adalah seminar dan diskusi sistem diskusi panel dengan tema “Climate Change: Threats and Solutions”
    • Peserta :  100 orang (akademisi, lembaga terkait, perwakilan

    mahasiswa, komunitas pegiat lingkungan)

    • Waktu :  Sabtu, 22 April 2017
    • Tempat Pelatihan :  Auditorium FTSP UII
    • Pemateri
    Pemateri Nama Pemateri Sub Tema
    Pemateri I Dr. Keith Bettinger (University of Hawaii, USA) Global Overview of Climate Change
    Pemateri II Ir. H. Khalawi AH. M. Sc. M.M

    (Staf Ahli Kementrian PUPR)

    Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI)
    Pemateri III Herry Zudianto, SE. Akt., MM. (Ketua ICMI DIY, Mantan Walikota Yogyakarta) Best Pactice Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Yogyakarta
    Pemateri IV Dr.-Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc.

    (Teknik Lingkungan, Universitas Islam Indonesia)

     

    Pengelolaan Lingkungan dalam rangka Mitigasi dan Adaptasi

     

     

     

     

    1. ROUNDOWN ACARA
    Waktu Acara Pemandu Narasumber
    08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Panitia  
    08.30 – 09.00 Pembukaan MC+Acara Rektor
    09.00 – 09.15 Coffee Break
    09.15 – 11.45

     

    Materi I Moderator Dr. Keith Bettinger (USA)
    Materi II Ir. H. Khalawi AH. M. Sc. M.M

    (Staf Ahli Kementrian PUPR)

    Materi III Herry Zudianto, SE. Akt., MM. (Ketua ICMI DIY, Mantan Walikota Yogyakarta)
    Materi IV Dr.-Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc.

    (Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia)

    11.45 – 12.00 Penutup MC+Acara  
    12.00 - selesai ISHOMA Panitia
    Map to Auditorium FTSP UII
Bookmark and Share