Events Calendar

Research Presentations
Our Jakarta office will host seminars, symposia, conferences, and research presentations for visiting U.S. researchers and Indonesian academics alike on the topic of “Contemporary Indonesian Studies,” broadly defined.

Month Week Day
September 2016
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

 

Upcoming Events:

  • LECTURE ON LAW AND JUDICIAL REVIEW KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KEMENDAGRI DALAM MEMBATALKAN PERDA DI ERA OTONOMI DAERAH - September 28, 2016,
    1. Pendahuluan

    Peraturan Daerah (Perda) tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, daerah-daerah memperoleh kewenangan yang cukup luas untuk membentuk peraturan-peraturan daerah secara otonom, baik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal maupun tatanan hidup masyarakat lokal. Di sisi lain, keberadaan perda juga merupakan implementasi sistem representasi dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. ( M Nur Sholikin, dkk, 2011, hlm.7) Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Muatan dan pembuatannya tidak dapat menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 5 dan 6  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

    Adanya muatan dengan ciri khas kedaerahan (muatan lokal) tidak berarti Perda dapat mengasampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara formal dan materinya. Sekalipun ada faktor semangat otonomi daerah dalam pembentukan Perda, tetapi pembuatan Perda tidak dapat dipisahkan dan tetap dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional. Kepentingan nasional menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan perda. Dasar pemikiran di atas menempatkan perda mempunyai posisi yang kuat dalam sistem rundang-undangan nasional. materi muatan perda sebagai peraturan yang menjabarkan peratuan perundang-undangan lebih tinggi menjadikan perda pada posisi subordinat dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Subtansi yang di atur dalam perda berkaitan erat dengan peraturan di atasnya. Perda juga seringkali mengesampingkan masalah tekhnis yuridis formal lainnya, selain itu Perda belum sepenuhnya bertujuan memecahkan masalah dan sering bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengesampingan demikian menjadikan Perda banyak yang bermasalah. (Imam Soebechi, 2012, hlm. 3).

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, agar bisa menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah tanpa melalui kajian, karna perda yang bermasalah di atas 3.000 Perda. Pengujian Perda kemudian menjadi sangat penting di era otonomi daerah, karena pemerintahan daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk membuat Perda. Pengujian dibutuhkan agar pembentukan Perda tetap mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. (Imam Soebechi, 2012, hlm. 8). Sebelum Perda diundangkan atau diberlakukan, terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) terlebih dahulu dilakukan penelaahan (preview) oleh pemerintah pusat. (Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Setelah Perda diundangkan, pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan refresif atau pengujian oleh pemerintah pusat (executive review). (Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Pada sisi lain, terhadap Perda juga dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, terdapat dualisme pengujian terhadap Perda menimbulkan implikasi pada masing-masing pengawasan. (Pasal 24A UUD 1945)

    1. Kegiatan
    2. Nama Kegiatan

    Kegiatan ini bernama Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perda di Era Otonomi Daerah.

    1. Bentuk Kegiatan

    Diskusi Panel dengan tema konstitusionalitas kewenangan kemendagri dalam membatalkan perda di era otonomi daerah.

    1. Deskripsi Materi
    2. Pemateri I: Dr. Muchsan, S.H. (Mantan Hakim Agung RI)
    Subtema : Kewenangan Mahkamah Agung Pasca Amandemen UUD 1945
    Poin-poin materi : 1.      Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

    2.      Hubungan Kemendagri dan Mahkamah Agung dalam Pembatalan Perda di Era Otonomi Daerah.

    3.      Sudut pandang pemateri dalam melihat Kewenangan Kemendagri dalam Pembatalan Perda di Era Otonomi Daerah.

     

    1. Pemateri II: Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M. (Alumnus University of Washington, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
      Subtema : Dualisme Kewenangan Pembatalan Perda di Era Otonomi Daerah.
      Poin-poin materi : 1. Implementasi Hirarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembatalan Perda di Era Otonomi Daerah.

    2. Sudut pandang pemateri dalam melihat Dualisme Kewenangan Pembatalan Perda di Era Otonomi Daerah

    3. Rekomendasi pemateri dalam Mengimplementasikan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

     

    1. Tujuan Kegiatan

    Tujuan Lecture ini adalah sebagai berikut.

    1. Memperdalam pengetahuan civitas akademik Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tentang konstitusionalitas kewenangan kemendagri dalam membatalkan perda di era otonomi daerah.
    2. Memberikan informasi yang akurat kepada civitas Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terkait kewenangan Kemendagri dan Mahkamah Konstitusi dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.
    1. Sasaran Peserta
    2. Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
    3. Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
    4. Pengurus Keluarga Mahasiswa Magister Hukum periode 2016-2017;

     

    1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

    Acara ini akan dilaksanakan pada :

    Hari / Tanggal : Rabu, 28 September  2016

    Waktu                : 12.30 - 15.30 WIB

    Tempat               :  Gedung III Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM

    1. Informasi Lebih Lanjut

    Faishol Adib, M.A Email: faisholadib@gmail.com  Mobile: 0815 799 2089

    alan-2

    Map to Gedung III Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM
  • "Navigating Global Flows of Capital, Policy and Values: Conceptualizing Trajectories toward Alternative Modernities in Indonesia" An International Conference & Workshop Programme, Palu, Central Sulawesi Indonesia, 19-22 December 2016 - December 19, 2016,
    1. Rationale

    The economic, political, and social transformation of Indonesia since decolonization, especially in recent decades, has been massive. Linked to these processes numerous parameters crucial to guaranteeing a humane and dignified future require in-depth examination: self consciousness and otherness, citizenship and community, the effects of the neoliberal capitalist turn in development and conservation, among others. Such issues are linked to the expansion of governmentality across various agencies tied to the expansion of the global market and concomitant agendas. Reacting to such trends has been the political resurrection of various symbolic vehicles of socio-cultural identity in endeavors that seek to make claims on various resources through revitalization of traditions in the context of new political engagements and more pragmatic projects. Such phenomena are expressions of the various global forces interacting with local aspirations and actions leading to diverse trajectories toward various forms of modernity. Analyses of just how such interactions have arisen and are playing out in a context. It requires not just commentary on the overt politics of such transformative confrontations, but also deeper examination of the epistemological bases of action of the contending participants.

    Many social and humanist scientists who have confronted these issues in their field research often have found themselves confronted with various dilemmas in their analytical work: How is the analysis of the communal and cultural repertoires of Indonesia a distinctive endeavor? How do the humanizing phenomena analyze in this nation represent unique constellations and how are they variants of other examples of the effect of such social forces and transnational networks? What is it that makes the study of Indonesia, among other forms of sociocultural analysis, possible in the contemporary situation? Alternatively, other potential questions include: How can the social scientist work in Indonesia and elsewhere begin to explore critically the “saturations and meaning impasse” occasioned by the ontological and ethical turns in development discourse and practice? And, in a more practice sense with interventionist implications: how can the environmentalist, historians, the political scientists as well as the anthropologist and the economist begins understanding values in inclusive ways that enable development and its agencies to fulfill its transformative potential? These challenges are deeply embedded in political conditions that inflect how those parties produce their vantage points in the quest to produce mutually all-embracing understandings.

    The aim of the conference is to throwing down a gauntlet to the social researches in order to foster original ideas, new narratives and alternative ways of thinking about the central concepts in the sociocultural analysis of Indonesia and beyond. The enmeshing of intellectual and activist concerns can be seen to produce certain ‘sociocultural knots’, quandaries of analysis in dealing with the local manifestations of capital formations, power and resilience spheres, regarded in the larger context of changes in the regional, national and global discourses and policies guiding historical trajectories and the dynamics of contemporary realms. Those questions are aimed atthinking about an inclusive engagement within the world of which they are part of it as a whole—in terms of both activism of particular intellectual and political implications of different ways of social and cultural exegesis. Setting up the debate in this way is intended to ensure a mutually constitutive, entanglement amongst scholars of various orientations, as they reflect upon the historical dynamics which simultaneously which have created not only the situations they study, but also their own positions.

    Underpinning the conference’s aim above, five themes that possibly could be explored are: 1)Tracing Value and Agency: Capital Formations in Indonesia’s Historical Trajectories; 2) Recycling Values: Ideological and Power Metaphors on Contemporary Capital Expansions in Indonesia; 3) Interlocking Imagined Values: Encounters and Asymmetries in the Age of Cultural Capitalism; 4) The Naked Face of the Clash of Values: Conflicts and Insecurity in the Age of Capital Hybrid; and 5) “Traditional” and “Modern” Medicine: Colonial and Postcolonial Legacies of Healthcare in Indonesia. Together these four themes present a context for dialogue between academic self-reflection and an outward looking applied practice in contemporary society that is endemic to contemporary sociocultural research. While some of the thematic topics focus on the changing conditions for knowledge and practice productions in general and the transformation of the fields of social research, others topical discussions will exemplify how sociocultural frameworks can be applied in new ways, approaching new kinds of materials from different perspectives. The themes all point toward the crucial interaction between the conditions for knowledge production and the applications of that research, where changes in the economic and political context within which research is undertaken are important not only for the researchers themselves, but also for what cross-disciplinary researches can hope to achieve and what role it can play in society.

    The conference will involve presentations from a number of prominent speakers who have worked in and on Indonesia, including many scholars from the social sciences and humanities more generally, all of whom have, in some way or the other, conducted research and/or formulated conceptual models that articulate the urge for new discourses on values and capital, and their wider implications in policy domains. Foci of discussion will include attention to the implications of the ‘ontological and ethical turn’ for research beyond localities, as well as other perspectives that seek to bring a more rigorous and historically grounded consideration of values into analysis. Papers will engage not only with the fundamental philosophical and ethical stances sociocultural and political economy perspectives, especially as these have engaged with key terms such as ‘capital’, ‘value’ and other, but also with unpacking the notion of local within human and non-human interface systems. The conference framework thus seeks to place analysis of the specificities of historical emergence in Indonesia within more encompassing views of the process of transformation of capital forms in the contexts of global markets, human-technology interfaces, law and governance, economic and environmental crises, and the developmental and conservation initiatives being formulated and implemented to confront them.

    Methodologically, this event is also intended to reveal how the reflexive turn in sociocultural discourses and development research of capital and value interfaces can reshape and deepen our understandings. Consequently, this activity also gives special attention to the importance of the young scholar and activist generations in constructing and even disentangling our sociocultural knots. Young scholars and activists, wherever they have been engaged themselves, despite actually having tremendous potential in reshaping theoretical ideas and methodologies for formulating and answering relevant questions seem not to have received adequate attention in many social research agendas. Moreover, the event will valorize the spirit of young scholars in Indonesia and developing countries in their endeavors to configure alternative modes of scholarship, endeavors and communication strengthening. For this concern, the event will specifically design a collaborative workshop for the young scholars prior to and in parallel with the conference sessions.

    Event Website: http://celebesinstitute.org

    Anthropology Study Program

    Faculty of Political and Social Sciences

    Tadulako University

    Jl. Sukarno Hatta KM 09, Palu Central Sulawesi Indonesia

    Phone/Fax: 62-451-429739

    Email: paluconference@gmail.com

     

    Contact Person:

    Muhammad Nasrum

    Event Coordinator

    Cell: 62-811-4585372

    Email: muhammadnasrum@gmail.com

    Event Venue

    The venue of this event will be held in the IT Center Building, Campus of Tadulako University, Palu, Central Sulawesi Indonesia.

    Poster

    Map to the IT Center Building, Campus of Tadulako University

Previous Events:

  • Book Discussion "Islamic Populism in Indonesia and the Middle East” - September 21, 2016,

    BACKGROUND

    Vedi Hadiz, an Indonesian scholar of Asian Studies at the Asia Institute, the University of Melbourne, has published “Islamic Populism in Indonesia and the Middle East” (Cambridge University Press, 2016). In a novel approach to the field of Islamic politics, this provocative new study compares the evolution of Islamic populism in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, to the Midlle East. Utilising approaches from historical sociology and political economy, Hadiz argues that competing strands of Islamic politics can be understood as the product of contemporarary struggles over power, material resources and the result of conflict across a variety of social and historical contexts. Drawing from detailed case studies across the Middle East and Southeast Asia, the book engages with broader theoritical questions about political change in the context of socio-economic transformations and presents an innovative, comparative framework to shed new light on the diverse trajectories of Islamic politics in the modern world.

    ACTIVITY, DATE, AND VENUE

    AIFIS in cooperation with Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kaliaja will conduct this event on:

    Date      : Wednesday, 21 September 2016

    Time      : 09.30 – 12.30 WIB

    Venue    : ISAIS Discussion Room, Gedung Pusat Studi UIN Sunan Kalijaga, Lantai 2,  Jl. Adisucipto, Yogyakarta

    SPEAKERS

    1. Suhadi Cholil, Ph.D (UIN Sunan Kalijaga)
    2. Iqra Anugrah, Ph.D. Cand. (Northern Illinois University)

    FURTHER INFORMATION

    Faishol Adib, M.A  Email: faisholadib@gmail.com  Mobile: 0815 799 2089

    Map to ISAIS Discussion Room,
  • Public Discussion “Protracted Struggle: A History of Dispossession and Resistance in Post-New Order Bulukumba, 1999-2016” - September 21, 2016,

    BACKGROUND

    How does the contour of rural resistance against capitalist expansion evolve in post-authoritarian Indonesia? By looking at the case study of Bulukumba, South Sulawesi, we can better understand the development of land rights movement in contemporary Indonesia. The development of peasant and indigenous people’s movements in the district from 1999-2016 can be divided as follows: 1) the first phase of agrarian activism (1999-2003), 2) its aftermath and decline (2003-2009), and 3) the second phase of agrarian activism (2009-present). This local resistance has taken different forms, ranging from civil society-based advocacy, social movement building and mobilization, to solidarity economy through organic farming. It also shows the interconnection between local, national, and global dynamics of agrarian movement.

    ACTIVITY, DATE, AND VENUE

    AIFIS in cooperation with PUSDEMA-LPPM Universitas Sanata Dharma will conduct this event on:

    Date      : Wednesday, 21 September 2016

    Time      : 14.00 – 16.00 WIB

    Venue    : Kantor PUSDEMA-LPPM, Kampus 2 Universitas Sanata Dharma,  Jl. Affandi, Mrican, Yogyakarta 

    SPEAKER

    Iqra Anugrah, Ph.D. Cand.

    He is a PhD candidate in Political Science and Southeast Asian Studies at Northern Illinois University. His main research interests are democracy, statecraft, social movements, everyday politics, and critical theory. He has held fellowships with the Transparency for Development Project, the Institute for Economic and Social Research, Education, and Information (LP3ES), and the University of Sydney’s Southeast Asia Centre.

    FURTHER INFORMATION

    Faishol Adib, M.A                    

    Email: faisholadib@gmail.com  Mobile: 0815 799 2089

    Map to Kantor PUSDEMA-LPPM
  • Writing Clinic Workshop - September 22, 2016,

    Publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional merupakan salah satu poin penting dalam proses akreditasi/penilaian perguruan tinggi baik di level nasional maupun internasional. Hal ini juga penting bagi periset dan praktisi yang ingin mempublikasikan hasil dari proyek riset mereka di level internasional, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

     

    Saat ini, peringkat Indonesia berada jauh dibawah negara tetangga seperti, Singapura dan Malaysia untuk jumlah publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kemampuan bagi akademisi, peneliti dan praktisi dalam menulis dan menghasilkan suatu karya artikel ilmiah dengan kualitas publikasi internasional. Melalui pelaksanaan lokakarya penulisan artikel ilmiah untuk publikasi internasional diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan jumlah artikel ilmiah yang ditulis oleh akademisi, peneliti maupun praktisi Indonesia yang dimuat di jurnal internasional.

    Nara sumber :

    1. Dr. Evi Fitriani (Universitas Indonesia) : International Relations
    2. Regina Yanti PhD (UNIKA Atmajaya) : Linguistic
    3. Yosef Djakababa PhD (UPH) : History
    4. Dr. Rita Zamzamah Nazeer-Ikeda (Waseda University) : Education
    5. Dr. Mustafa Izzuddin (ISEAS, NUS, Singapore) : Political Science
    6. Johanna Debora Imelda, PhD (Universitas Indonesia) : Social Welfare
    7. Fatimah Muchtar, PhD (Universitas Indonesia) : Administration Science
    8. Dr. Irwan M. Hidayana (Universitas Indonesia) : Anthropology
    9. Lugina Setyawati Setiono, PhD (Universitas Indonesia) : Sociology
    10. Inaya Rakhmani, PhD (Universitas Indonesia) : Communication Science

    22 September 2016 08:30 – 17:00 WIB,  Kampus FISIP Universitas Indonesia, Depok

    Pendafataran : Hubungi Riset, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat, FISIP-UI.

    writing-clinic4

    Map to Kampus FISIP -UI
Bookmark and Share